PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Subdirektorat Pemeriksaan III.B. 3 mempunyai tugas:
a. pada lingkup Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, serta lembaga terkait di lingkungan entitas
untuk:
1. merumuskan rencana kegiata n;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah,
DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan
publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas te rperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan ; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja
Direktorat Pemeriksaan III.B.
Bagian Kelima
Direktorat Pemeriksaan III.C