PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

(1) Subbidang Manajemen Risiko I mempunyai tugas
menyusun dan memutakhirkan kebijakan, pedoman, dan
perangkat lunak pengelolaan manajemen risiko,
mengoordinasikan penerapan manajemen risiko BPK,
menyusun profil risiko BPK dan rencana penanganan
risiko BPK, mengoordinasikan penyusunan prof il risiko
dan rencana penanganan risiko unit dan satuan kerja ,
- 59 -
m embangun budaya sadar risiko , melaksanakan reviu
atas penilaian risik o unit dan satuan kerja, serta
memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen
risiko pada lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara , Badan Perencanaan,
Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara ,
Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan K euangan Negara , Staf Ahli, Ditjen PKN I,
Ditjen PKN II, Ditjen PKN III, Ditjen PKN V, Ditjen
Pemeriksaan Investigasi, serta BPK Perwakilan wilayah
Jawa dan Sumatera .
(2) Subbidang Manajemen Risiko II mempunyai tugas
menyusun dan memutakhirkan kebijakan, pedoman, dan
perangkat lunak pengelolaan manajemen risiko,
mengoordinasikan penerapan manajemen risiko BPK,
menyusun profil risiko BPK dan rencana penanganan
risiko BPK, mengoordinasikan penyusunan prof il risiko
dan rencana penanganan risiko unit dan satuan kerja ,
m embangun budaya sadar risiko , melaksanakan reviu
atas penilaian risik o unit dan satuan kerja, serta
memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen
risiko pada lingkup Sekretariat Jenderal, Itje n , Ditjen PKN
IV, Ditjen PKN VI, Ditjen PKN VII, Ditjen PKN VIII, serta
BPK Perwakilan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua .
Bagian Keempat
Pusat Evaluasi dan Pelaporan
Pemeriksaan Keuangan Negara