PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Bidang Pemeriksaan Sumatera Barat I mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesis ir Selatan,
Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok
Selatan, Kota Pariaman, Kota Solok, dan BUMD, serta
lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim p emeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah
daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yan g
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan
publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pe meriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak l anjut rekomendasi
hasil pemeriksaan;
- 192 -
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.