PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pas al 771 , BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK
Perwakilan Provinsi Bali dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali
berdas arkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK
Perwakilan Provinsi Bali;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang
menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengend alian
kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Bali, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- 295 -
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Bali;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian gan ti
kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bali;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah
dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Bali;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tu gas
BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas
nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang - undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan
untuk penyusu nan sumbangan IHPS dan IHPL pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas
nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan
aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Bali;
m. penyiapan bahan perumus an pendapat BPK pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada pemangku
kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi
hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Prov insi Bali untuk disampaikan kepada
Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara;
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan
kepada Ditjen Pemeriksaan Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum,
hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana
dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi sistem informasi
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Bali;
r. penyusunan perangka t lunak pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Bali;
s. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Bali;
t. penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali;
dan
u. pelaporan ha sil kegiatan secara berkala kepada BPK.