PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 9 , Bidang Konsultasi Hukum Keuangan Negara I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
konsultasi hukum keuangan negara /daerah dalam
bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya ;
b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan di bidang
konsultasi hukum keuangan negara /daerah ;
c. pemberian konsult asi hukum atas hasil pemeriksaan dan
permasalahan hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara /daerah ;
d. pemberian pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negar a /daerah ; dan
e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat
Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara .