PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 891 , BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK
Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan Rens tra dan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi
Papua Pegunungan berdasarkan rencana aksi serta tugas
dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuang an daerah yang
menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua
Pegunungan;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Papua Pegunungan, ya ng meliputi pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Papua Pegunungan ;
f. pem erolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua
Pegunungan ;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua Pegunungan ;
h. penyusunan bahan penjelas an kepada pemerintah daerah
dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BP K, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua
Pegunungan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan
oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua
Pegunungan dengan aparat pengawasan intern pada
entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Papua Pegunungan ;
m. penyiapan bahan perumusan pendapa t BPK pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi
hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup t ugas BPK
- 351 -
Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan untuk
disampaikan kepada Badan Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan
kepada Ditjen P emeriksaan Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum,
hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana
dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi sistem informasi
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakila n Provinsi
Papua Pegunungan ;
r. penyusunan perangkat lunak pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan;
s. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ;
t. penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Papua Pegunungan ; dan
u. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.