PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Bidang Pemeriksaan Kalimantan Barat II mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten
Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak,
Kabupaten Kubu R aya, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Kayong Utara, dan BUMD, serta lembaga
terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah
daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanaka n oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan
publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
- 276 -
8. melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut reko mendasi
hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan; dan
b. menyiapkan baha n penyusunan l aporan kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Bagian Kesepuluh
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah