Pasal 933
(1) Subbagian Hubungan Masyarakat , Hukum, dan Tata
Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan dan
pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi,
konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait
dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua
Barat Daya , melaksana kan administrasi manajemen
risiko, mengelola perpustakaan, kesekretariatan,
keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan
oleh Kepala Perwakilan, pemutakhiran data pada aplikasi
sistem manajemen kinerja untuk pengukuran IKU pada
lingkup tugas BPK Perw akilan Provinsi Papua Barat Daya .
(2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber
daya manusia , melaksanakan administrasi manajemen
perubahan dan pengetahuan, melaksanakan kebijakan
anggaran, perbendaharaan, penata usahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan
pendukung untuk penyusunan laporan keuangan BPK di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya .
(3) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai
tugas melaksanakan pemberian layanan a dministrasi
umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta
melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya .
Istilah Terkait
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
ArsipDisebut dalam Pasal 933Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi,…
GuruDisebut dalam Pasal 933Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…
InformasiDisebut dalam Pasal 933Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
PerpustakaanDisebut dalam Pasal 933Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku untuk…
RisikoDisebut dalam Pasal 933Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Teknologi InformasiDisebut dalam Pasal 933Teknologi Informasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Uraian ini merupakan penjelasan…
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045
