PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
125, Bagian Hukum dan Peraturan Perundang - undangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi penelaahan, perumusan,
harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang - undangan;
b. penyiapan pelaksanaan penetapan peraturan perundang -
undangan dan naskah dinas penetapan dalam aspek
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kelembagaan
pada Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
c. penyiapan koordinasi pemberian pertimbangan hukum
naskah dinas pengaturan dan penetapan dalam rangka
penerapan peraturan perundang - undangan;
d. penyiapan koordinasi pemberian pertimbangan hukum
dalam rangka penyusunan perjanjian kerja sama yang
bersifat nonperjanjian internasional antarkementerian/
lembaga dan/atau nonkementerian/lembaga; dan
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis peraturan
perundang - undangan dan produk hukum lainnya,
perjanjian internasional, dan peraturan/kebijakan negara
lain yang memiliki dampak terhadap unit organisasi
Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 35 -