PORTAL REGULASIPERMENLU
PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
Sedang dibacaPasal 28Pasal 28 dari 728
☰Daftar Isi Regulasi728 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
4Nomor
2025Tahun Terbit
728Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 28 dari 728
4%
TEKS RESMI
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan
administrasi keuangan;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keamanan
dan kerumahtanggaan Menteri dan Wakil Menteri;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan dan
inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
d. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia,
kearsipan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Biro; dan
e. penyiapan pelaksanaan layanan tata acara Menteri dan
Wakil Menteri.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakTerkait Pasal 28
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
ArsipDisebut dalam Pasal 28Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi,…
KearsipanDisebut dalam Pasal 28Kearsipan adalah istilah dalam hukum kearsipan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau…
RumahDisebut dalam Pasal 28Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuni, dan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045