PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128, Bagian Layanan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, analisis,
serta perumusan kontrak nasional dan kontrak
internasional Kementerian dan Perwakilan Republik
Indonesia dengan pihak ketiga;
b. penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi dan bantuan
hukum kepada unit organisasi di lingkungan Kementerian
dan Perwakilan Republik Indonesia dalam hal sengketa
kepegawaian, sengketa kontrak domestik maupun
internasional, serta penanganan perkara uji mater iil,
perdata, tata usaha negara, perkara yang penyelesaiannya
diajukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan
perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain;
c. penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum dan
pertimbangan hukum kepada seluruh unit organisasi di
Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
d. penyiapan pelaksanaan pendampingan kepada pejabat,
pegawai Kementerian, atau pegawai lainnya yang ditugaskan
di Kementerian dan/atau Perwakilan Republik Indonesia
yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh
aparat penegak hukum dalam perkara d ugaan tindak pidana
korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan
jabatan;
e. penyusunan bahan koordinasi dengan
kementerian/lembaga dan kantor hukum untuk
penyelesaian kasus yang membutuhkan bantuan pihak
eksternal; dan
f. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis produk
hukum, perjanjian internasional, dan peraturan/kebijakan
negara lain yang memiliki dampak terhadap unit organisasi
Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia.