PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat ( 2) huruf c untuk PB - PJLPB tahap Eksplorasi
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem
OSS.
- 17 -
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a. salinan:
1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi;
c) PSPE;
d) penugasan penambahan data; atau
e) kuasa pengusahaan Panas Bumi;
atau
2. kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon;
b. rencana kegiatan usaha permohonan pertimbangan
teknis PB - PJLPB tahap Eksplorasi ;
c. peta usulan AKE Panas Bumi ;
d. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi AKE Panas Bumi yang dimohon;
e. dokumen hasil kajian potensi dampak dan rencana
mitigasi dampak;
f. persetujuan dari masyarakat terdampak yang
dituangkan dalam berita acara persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan ( free, prior,
and informed consent ) ; dan
g. hasil rapat konsultasi dengan pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon
berada di TN atau TWA.