PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan:
a. keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa
lingkungan yang dimohon dengan Rencana
Pengelolaan kawasan;
b. kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon
dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan;
c. luas areal yang dimohon dan informasi ada tidaknya
perizinan atau persetujuan pada areal yang dimohon;
d. potensi jasa lingkungan:
e. jalur lintasan atau akti v itas satwa ;
f. lokasi cagar budaya atau situs sejarah;
g. keberadaan dan potensi konflik tenurial dan/atau
sosial;
h. kemampuan finansial Pelaku Usaha ; dan
i. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(2) S elain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) , dalam penerbitan pertimbangan teknis PB -
PJLPB, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan juga mempertimbangkan hasil kajian kondisi
ekosistem dan keanekaragaman hayati.
(3) S elain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) , dalam penerbitan pertimbangan teknis PB -
PJL Karbon, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan juga mempertimbangkan kesesuaian
jenis vegetasi yang akan ditanam berupa tumbuhan
endemik dan/atau tumbuhan asli setempat.
(4) Kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menggunakan metode baku yang diakui secara ilmiah.