PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat
(2) disampaikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.
(2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan adendum PB - PSWA
pengurangan areal usaha.
(3) Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB - PSWA
terdampak melalui Sistem OSS.
(4) Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menerbitkan surat perintah untuk menyusun:
a. revisi peta areal usaha; dan
b. revisi RPSWA,
kepada pemegang PB - PSWA terdampak.
(5) Pembiayaan revisi peta areal usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemberian tanda
batas dibebankan kepada Pemerintah atau pemegang PB -
PSWA terdampak.
- 133 -
(6) Dalam hal pengurangan luas areal PB - PSWA sebagai
akibat kebijakan strategis pemerintah mengakibatkan
realisasi pembangunan pada areal usaha PB - PSWA
melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang
ditetapkan dalam adendum pengurangan areal usaha,
kelebih an luas areal usaha yang dibangun tetap diakui.