PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Permohonan PB - PJL Karbon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 493 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan melalui Sistem OSS dilengkapi
dengan dokumen persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan PB - PJL Karbon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Persetujuan Prinsip;
b. PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan;
- 224 -
c. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda
batas dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu
berbanding dua puluh lima ribu) yang
ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT,
UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenang an disetujui oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan;
d. peta usulan areal usaha dengan skala paling kecil
rendah 1: 10 .000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan
salinan peta digital dengan format shapefile ;
e. dokumen RP - PJL Karbon ; dan
f. bukti pembayaran PNBP berupa iuran PB - PJL
Karbon atau retribusi PB - PJL Karbon sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3) Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur mengenai
jenis dan tarif PNBP berupa iuran PB - PJL Karbon atau
retribusi PB - PJL Karbon, Pelaku Usaha mencantumkan
komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran
PNBP berupa iuran PB - PJL Karbon atau retribusi PB - PJL
Karbon sejak PB - PJL Karbon diterbitkan, dan dituangkan
dalam bentuk pakta integritas.