PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas,
pemohon mengajukan permohonan pengesahan peta
usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (2) huruf d dan dokumen RKE - PJLPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. Persetujuan Prinsip;
b. PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan;
c. konsep RKE - PJLPB;
d. peta usulan AKE Panas Bumi dengan skala paling
rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)
dilampiri dengan salinan peta digital dengan format
shapefile ;
e. salinan:
1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi;
c) PSPE;
d) penugasan penambahan data; atau
e) kuasa pengusahaan Panas Bumi;
atau
2. kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon;
f. berita acara pemberian tanda batas areal yang
ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT
atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dilampiri peta tanda batas AKE Panas Bumi yang
dimohon; dan
g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling
rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dilampiri dengan salinan digital.
(2) RKE - PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat rencana:
a. Eksplorasi;
b. pembangunan sarana dan prasarana;
c. konservasi keanekaragaman hayati;
d. pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL;
e. pengamanan dan perlindungan TN, TWA, atau
Tahura; dan
f. kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- 43 -
(3) Penyusunan RKE - PJLPB harus dikonsultasikan dan
dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(4) RKE - PJLPB dan penjelasan substansi RKE - PJLPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.