PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Bukti Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 495 ayat (2) huruf f merupakan bukti pembayaran:
a. iuran PB - PJL Karbon di TN, TWA, dan TB; atau
b. retribusi PB - PJL Karbon di Tahura.
(2) Iuran PB - PJL Karbon di TN, TWA, dan TB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan iuran tahun
pertama yang ditetapkan dalam peraturan perundang -
undangan bidang PNBP sektor kehutanan.
(3) Pemohon PB - PJL Karbon yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf e harus melakukan
pembayaran PNBP berupa iuran PB - PJL Karbon dengan
ketentuan:
a. berdasarkan surat perintah pembayaran iuran PB -
PJL Karbon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan,
pemohon melakukan pembayaran iuran PB - PJL
Karbon dalam jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) Hari terhitung sejak setelah
diterimanya surat perintah pembayaran iuran PB -
PJL Karbon; dan
b. bukti pembayaran iuran PB - PJL Karbon dianggap
sah jika kode pembayaran yang tercantum pada
bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor
melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang
terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP Online .
- 227 -
(4) Retribusi PB - PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.
(5) Dalam hal iuran PB - PJL Karbon atau retribusi PB - PJL
Karbon telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB -
PJL Karbon ditolak, pengembalian iuran PB - PJL Karbon
atau retribusi PB - PJL Karbon kepada pemohon
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
Paragraf 2
Penyampaian Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon