PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) PJL - PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf a dan huruf b pada KPA dilaksanakan pada
kawasan:
a. TN;
b. Tahura; dan
c. TWA.
(2) PJL - PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tahapan:
a. Eksplorasi; dan
b. Eksploitasi dan Pemanfaatan.
(3) PJL - PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului
dengan kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi yang
dilakukan di kawasan TN, Tahura, dan TWA, kecuali zona
inti TN dan blok perlindungan Tahura dan TWA.
(4) PJL - PB tahap Eksplorasi serta PJL - PB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada Zona Pemanfaatan atau Blok
Pemanfaatan yang telah ditetapkan pada kawasan TN,
Tahura, dan TWA, dan belum dibebani Perizinan
Berusaha.
(5) Kegiatan PJL - PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimungkinkan mengambil air dari Sumber Air yang
berada dalam areal Perizinan Berusaha.
(6) Pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dengan ketentuan:
a. hanya untuk Air Permukaan;
b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit
minimal;
c. hanya untuk keperluan domestik atau penunjang
sarana dan prasarana PJL - PB; dan
d. tidak menutup akses masyarakat untuk
memanfaatkan Sumber Air.
(7) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa,
dan sumber Air Permukaan lainnya.
(8) Kegiatan pengeboran sumur tidak menggunakan air dari
Sumber Air yang berada dalam AKE Panas Bumi dan/atau
AKU Panas Bumi.
(9) Dalam hal kegiatan PJLPB mengambil air dari Sumber Air
yang berada di luar area Perizinan Berusahanya untuk
keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana
PJLPB dan untuk kegiatan pengeboran sumur harus
mengajukan permohonan PB - PJLA .
- 37 -
Bagian Kedua
Survei Pendahuluan Panas Bumi