PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Permohonan pengesahan RPSWA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 206 ayat (2) huruf d, diajukan setelah
memperoleh laporan berita acara pemberian tanda batas
dan peta tanda batas areal usaha.
(2) Permohonan pengesahan RPSWA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dengan melampirkan:
a. desain fisik sarana dan prasarana pengusahaan
sarana jasa lingkungan Wisata Alam; dan
b. tata letak sarana dan prasarana pengusahaan sarana
jasa lingkungan Wisata Alam.
(3) RPSWA, desain fisik, dan tata letak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan dan
dibahas bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
melakukan penilaian RPSWA, desain fisik, dan tata letak.
(5) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan melakukan pengecekan
lapangan.
(6) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sej ak
diterima permohonan pengesahan RPSWA.
- 107 -