PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) RP - PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan periode 5
(lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dibahas dan dinilai oleh
Direktur.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
penilaian paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung
sejak diterimanya dokumen RP - PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan periode 5 (lima) tahun kedua dan
seterusnya.
(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam hal RP - PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan periode 5 (lima) tahun kedua dan
seterusnya:
a. telah sesuai, Direktur menandatangani lembar
pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang
PB - PJLPB; atau
b. belum sesuai, Direktur menyampaikan kepada
pemegang PB - PJLPB untuk memperbaiki dan
menyerahkannya kembali kepada Direktur untuk
dilakukan penilaian kembali.
(4) RP - PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah
dinilai dan ditandatangani oleh Direktur disampaikan
kepada pemegang PB - PJLPB, selanjutnya pemegang PB -
PJLPB menyampaikan kepada Direktur Jenderal paling
lambat 4 (empat) bulan sebelum RP - PJLPB sebelumn ya
berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan.
(5) RP - PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada
periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. substansi kegiatan yang direncanakan akan
dilaksanakan pada 5 (lima) tahunan berikutnya; dan
b. realisasi pelaksanaan RP - PJLPB periode sebelumnya.
- 61 -
(6) Penyusunan RP - PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(7) Periode atau jangka waktu RP - PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan
seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1
Januari dan berakhir pada 31 Desember.
(8) Penyusunan RP - PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 3
Penyusunan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi