PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan
energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat
(2), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan, mengusulkan kepada Direktur Jenderal dan
dilampiri dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa
Lingkungan Air dan Energi Air.
(2) Dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan
Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan
energi air;
b. peta Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi
Air dengan dilampiri salinan peta digital dengan
format shapefile ; dan
- 73 -
c. matriks informasi Sumber Air termasuk debit
minimal Sumber Air.
(3) Peta Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat
dengan memperhatikan:
a. areal bukan merupakan habitat tumbuhan endemik
atau jalur lintas satwa liar endemik atau yang
dilindungi Undang - Undang;
b. dalam hal Sumber Air berada dalam Areal Kegiatan
Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, pemanfaatan air
tersebut tidak boleh dikuasai secara penuh oleh
pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan dan
tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar;
c. sarana dan prasarana pemanfaatan dan penggunaan
jasa lingkungan air dan energi air yang sudah ada;
dan
d. lokasi rencana pembangunan sarana dan prasarana,
termasuk jalan akses.
(4) Pengusulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan
Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.