PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
permohonan menerbitkan:
a. pertimbangan teknis atas permohonan PB - PJL
Karbon; atau
b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB - PJL Karbon disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha ;
b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan usaha;
c. data rencana luas dan lokasi PJL Karbon;
d. data rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
e. data skema sertifikasi Unit Karbon dan
metodologinya;
f. data jenis vegetasi yang akan ditanam dalam kegiatan
pemulihan ekosistem;
g. data rencana pembangunan sarana dan prasarana
PJL Karbon;
h. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; dan
i. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya.
(3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan pertimbangan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 31 -