PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Permohonan adendum perluasan areal usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a
dilakukan dalam hal perubahan paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari luas areal usaha PB - PJLA atau PB -
PJLEA.
(2) Dalam hal pemegang PB - PJLA atau PB - PJLEA memohon
adendum perluasan areal usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mengajukan ulang permohonan
persyaratan dasar.
(3) Persyaratan permohonan adendum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. peta rencana perluasan areal usaha PB - PJLA atau
PB - PJLEA dan salinan peta digital dalam format
shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan
disetujui oleh kepala UPT atau kepala UPTD sesuai
dengan kewenangan;
b. pertimbangan teknis kepala UPT atau kepala UPTD
sesuai dengan kewenangan;
c. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan oleh
Direktur Jenderal;
d. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan pada penambahan
luas areal yang dimohonkan;
e. berita acara pemberian tanda batas dan peta hasil
penandaan batas pada penambahan areal yang
dimohonkan yang disahkan oleh kepala UPT atau
- 91 -
kepala UPTD sesuai dengan kewenangan; dan
f. bukti pembayaran Iuran PB - PJLA, Iuran PB - PJLEA,
retribusi PB - PJLA, atau retribusi PB - PJLEA untuk
tambahan luas areal usaha.
(4) Dalam hal pemegang PB - PJLA atau PB - PJLEA sudah
beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga
melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan
PB - PJLA, Pungutan PB - PJLEA, retribusi PB - PJLA, atau
retribusi PB - PJLEA.
Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Areal Usaha
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air