PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan, pemegang PB - PJL
Angin tahap pemanfaatan dapat mengajukan permohonan
- 188 -
adendum:
a. penambahan sarana prasarana di dalam AKU Angin;
b. perubahan AKU Angin; atau
c. perubahan pemegang PB - PJL Angin tahap
pemanfaatan.
(2) Penambahan sarana prasarana pada AKU Angin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. penambahan turbin angin di dalam AKU Angin;
b. penambahan sarana prasarana pembangkitan listrik
pada AKU Angin; dan/atau
c. penambahan sarana pendukung berupa gudang atau
kantor pada AKU Angin.
(3) Perubahan AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa pengurangan atau penambahan luas
AKU Angin.
(4) Perubahan pemegang PB - PJL Angin tahap pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal
terjadi perubahan kebijakan pemerintah.
(5) Perubahan pemegang PB - PJL Angin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(6) Permohonan penambahan luas AKU Angin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Angin.
(7) Permohonan pengurangan luas AKU Angin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. harus melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU
Angin yang sudah tidak dipergunakan; dan
b. tidak menuntut pengembalian PNBP yang telah
dibayarkan.
(8) Penambahan sarana prasarana di dalam AKU Angin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui perubahan RP - PJL Angin setelah memperoleh
persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan .
(9) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme persetujuan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan melalui penerbitan adendum PB - PJL Angin
tahap pemanfaatan.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Adendum Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin