PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Rencana kegiatan tahunan PB - PJLPB disusun oleh
pemegang PB - PJLPB dan disampaikan kepada kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk
dilakukan penilaian.
- 60 -
(2) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen
rencana kegiatan tahunan PB - PJLPB.
(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dalam hal rencana kegiatan tahunan PB - PJLPB:
a. telah sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan menandatangani lembar
pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang
PB - PJLPB untuk disampaikan kepada Direktur
untuk disahkan; atau
b. belum sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada
pemegang PB - PJPB untuk memperbaiki dan
menyerahkannya kembali kepada kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk
dilakukan penilaian kembali.