PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berita acara pemberian tanda batas usulan AKU Panas
Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda
batas areal yang dimohon.
- 48 -
(2) Pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang
dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(3) Hasil pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi
dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas
usulan AKU Panas Bumi dengan skala paling rendah
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
(4) Pembiayaan pemberian tanda batas usulan AKU Panas
Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pihak pemohon.
(5) Pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara
pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun sesuai dengan format dan pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.