PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat ( 2 ) huruf c
merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang
dimohon.
(2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon
bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan.
(3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan
cetak dan salinan digital peta tanda batas areal dengan
skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding du a puluh
lima ribu).
(4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda
batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel dari
UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota
dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPT D, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
pihak pemohon.
(6) Pedoman pemberian tanda batas areal yang dimohon dan
berita acara pemberian tanda batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini .
- 225 -