PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
449 ayat (1) berupa:
a. persetujuan jika hasil verifikasi teknis telah
memenuhi kelengkapan dan kesesuaian;
b. perbaikan jika hasil verifikasi teknis tidak memenuhi
kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian;
atau
c. penolakan jika:
1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang - undangan; atau
2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai
kebijakan strategis pemerintah.
(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP
provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangan untuk proses perset ujuan
permohonan PB - PJL Panas Matahari.
(4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan kepada pemohon.
(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP
provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota se suai
dengan kewenangan untuk proses penolakan permohonan
PB - PJL Panas Matahari.
(6) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam
jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak notifikasi
perbaikan diterima.
(7) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan
pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan,
permohonan dinyatakan batal.