PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 366Pasal 366 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 366 dari 593

62%

TEKS RESMI

Pasal 366

(1) Dalam hal RKE - PJL Angin sudah tidak sesuai dengan
kondisi lapangan dan/atau kebutuhan, pemegang PB - PJL
Angin dapat mengajukan revisi RKE - PJL Angin kepada
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan RKE - PJL
Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 sampai
dengan Pasal 365 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap tata cara pengesahan revisi RKE - PJL Angin .
- 166 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DirekturDisebut dalam Pasal 366

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

KewenanganDisebut dalam Pasal 366

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PanganDisebut dalam Pasal 366

Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…

PatenDisebut dalam Pasal 366

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 366

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU