PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 404 huruf a meliputi:
a. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk
periode RKE - PJL Angin atau periode RP - PJL Angin 5
(lima) tahunan pertama;
b. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk
periode RP - PJL Angin 5 (lima) tahunan kedua dan
seterusnya; dan
- 182 -
c. rencana kegiatan tahunan untuk tahun kedua dan
seterusnya.
(2) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dan disampaikan oleh pemegang PB - PJL Angin kepada
Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah PB - PJL Angin tahap
eksplorasi atau PB - PJL Angin tahap Pemanfaatan terbit.
(3) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. rencana kegiatan eksplorasi atau rencana
pengusahaan tahun berjalan;
c. rencana kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana;
d. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman
hayati;
e. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan
PL;
f. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan
kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan;
g. rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan
masyarakat; dan
(4) Areal kerja yang dikembalikan khusus untuk Pemegang
PB - PJL Angin tahap pemanfaatan. Rencana kegiatan
tahunan tahun pertama untuk periode RP - PJL Angin 5
(lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan dinilai oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dan disampaikan oleh pemegang PB - PJL Angin kepada
Direktur, kepala Dina s Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah RP - PJL Angin 5 (lima)
tahunan kedua dan seterusnya disahkan .
(5) Rencana kegiatan tahunan PB - PJL Angin untuk tahun
kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan
disampa ikan oleh pemegang PB - PJL Angin kepada
Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kegiatan tahunan
tahun berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun
berjalan.
- 183 -
(6) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode
RP - PJL Angin 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
Rencana kegiatan tahunan PB - PJL Angin untuk tahun
kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c paling sedikit memuat:
a. substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); dan
b. realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan
tahun sebelumnya.
(7) Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB -
PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir
pada 31 Desember.
(8) Penyusunan rencana kegiatan tahunan PB - PJL Angin
disusun sesuai format sebagaimana sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.