PORTAL REGULASIPERMENHUT
PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025
Tentang
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
Sedang dibacaPasal 231Pasal 231 dari 593
☰Daftar Isi Regulasi593 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
27Nomor
2025Tahun Terbit
593Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 231 dari 593
39%
TEKS RESMI
Pasal 231
(1) Pemegang PB - PSWA yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf
j, huruf k, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s
dikenai sanksi administratif b erupa teguran tertulis.
(2) Pemegang PB - PSWA yang tidak menindaklanjuti sanksi
administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:
a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf o,
huruf p, huruf q, dan huruf r; dan/atau
b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (1) huruf e dan huruf s.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 231
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IzinDisebut dalam Pasal 231Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
KewajibanDisebut dalam Pasal 231sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
Pembekuan Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 231Pembekuan Perizinan Berusaha adalah istilah yang digunakan dalam hukum perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjelaskan aspek yang berkaitan…
PerizinanDisebut dalam Pasal 231Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 231Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 231Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
Teguran TertulisDisebut dalam Pasal 231Teguran Tertulis adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045