PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 384Pasal 384 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 384 dari 593

65%

TEKS RESMI

Pasal 384

(1) Dalam hal RP - PJL Angin sudah tidak sesuai dengan
kondisi lapangan dan/atau kebutuhan akan PJL Angin,
pemegang PB - PJL Angin dapat mengajukan revisi RP - PJL
Angin kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian,
dan pengesahan RP - PJL Angin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 380 sampai dengan Pasal 383 berlaku
mutatis mutandis terhadap tata cara pengesahan revisi
RP - PJL Angin.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DirekturDisebut dalam Pasal 384

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

KewenanganDisebut dalam Pasal 384

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PanganDisebut dalam Pasal 384

Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…

PatenDisebut dalam Pasal 384

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 384

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU