PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf b
disusun berdasarkan pemberian tanda batas areal usaha
yang dimohon.
(2) Pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
diterbitkan pertimbangan teknis dan dilakukan oleh
pemohon dan personel dari UPT.
(3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian
tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan
salinan peta digital tanda batas areal yang dimohon
dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding
dua puluh lima ribu).
(4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda
batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT
dan disahkan oleh kepala UPT.
(5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal usaha yang
dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada pihak pemohon.
(6) Berita acara pemberian tanda batas areal PB - PTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.