PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 76Pasal 76 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 76 dari 593

13%

TEKS RESMI

Pasal 76

(1) Peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d merupakan peta areal
dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding
sepuluh ribu).
(2) Peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandangani oleh pemohon dan disetujui
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital
dengan format shapefile .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

BandingDisebut dalam Pasal 76

upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…

KewenanganDisebut dalam Pasal 76

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Panas BumiDisebut dalam Pasal 76

Panas Bumi adalah istilah dalam hukum panas bumi yang menjelaskan sumber daya panas bumi, survei, eksplorasi, eksploitasi, wilayah…

PatenDisebut dalam Pasal 76

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PemohonDisebut dalam Pasal 76

Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 76

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU