PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1)
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2) Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon
oleh:
a. badan usaha;
b. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau
pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. lembaga penelitian; atau
d. perguruan tinggi.
(3) Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditujukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dengan disertai:
a. proposal survei pendahuluan panas matahari;
b. peta area rencana kegiatan survei pendahuluan
panas matahari dengan skala paling rendah 1:25.000
(satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri
dengan salinan peta digital dengan format shapefile ;
dan
c. surat pernyataan komitmen untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(4) Dalam hal survei pendahuluan panas matahari
menggunakan peralatan antara lain berupa drone yang
memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi
melampirkan surat izin dari instansi berwenang.
- 196 -
(5) Simaksi untuk kegiatan survei pendahuluan panas
matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat
pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c disusun sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.