PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Persyaratan permohonan penambahan sarana dan
prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (1) terdiri atas:
a. konsep revisi RP - PJLPB tahun berjalan;
b. konsep revisi rencana kegiatan tahunan tahun
berjalan;
c. peta dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu
berbanding sepuluh ribu) yang menggambarkan
penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi;
d. kajian teknis penambahan sarana dan prasarana
pada AKU Panas Bumi;
e. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak
penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi; dan
f. hasil sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah
daerah.
(2) Persyaratan permohonan perubahan AKU Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri
atas:
a. salinan PB - PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan;
b. kajian teknis perubahan AKU Panas Bumi;
c. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak
perubahan AKU Panas Bumi;
d. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan;
e. berita acara pemberian tanda batas perubahan luas
AKU yang dimohon dan ditandatangani oleh
pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas K abupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dilampiri peta tanda batas perubahan
AKU dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu
berbanding sepuluh ribu) dengan dilampiri salinan
peta digital dengan format shapefile ;
f. peta perubahan AKU Panas Bumi dengan skala
paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh
ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan
disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan d engan dilampiri salinan peta
digital dengan format shapefile ;
- 67 -
g. revisi RP - PJLPB tahun berjalan yang telah disahkan
Direktur Jenderal;
h. revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan;
i. bukti pembayaran PNBP berupa pungutan PB - PJLPB
terakhir;
j. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan; dan
k. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB - PJLPB
tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan, untuk perubahan
AKU Panas Bumi berupa penambahan.
(3) Persyaratan permohonan perubahan pemegang PB - PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri atas:
a. keterangan yang memuat alasan perubahan
pemegang PB - PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan yang lama kepada calon pemegang PB -
PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang baru
beserta dokumen pendukungnya;
b. NIB calon pemegang PB - PJLPB tahap eksploitasi dan
pemanfaatan;
c. salinan:
1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau
c) kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2. kontrak operasi b ersama; atau
3. kontrak jual beli energi,
atas nama pemohon;
d. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan;
e. revisi RP - PJLPB tahun berjalan yang telah disahkan
Direktur Jenderal; dan
f. pakta integritas dalam bentuk akta notaris berisi
paling sedikit:
1. kesanggupan untuk memenuhi semua
kewajiban;
2. tidak melaksanakan kegiatan sebelum
keluarnya adendum PB - PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan;
3. melaksanakan pengamanan dan perlindungan
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan;
4. melaksanakan pemulihan ekosistem pada
kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan
tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;
dan
5. membayar PNBP berupa Pungutan PB - PJLPB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
- 68 -
Paragraf 3
Penyampaian Dokumen Persyaratan Adendum Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan