PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berita acara pemberian tanda batas areal yang dimohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) huruf d
merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang
dimohon.
(2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon
bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan.
(3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian
tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan
digital peta tanda batas areal yang dimohon dengan skala
paling rendah 1:10.000 (satu berbandi ng sepuluh ribu).
(4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda
batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel dari
UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota
dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPT D, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
pihak pemohon.
(6) Pedoman pemberian tanda batas areal yang dimohon dan
berita acara pemberian tanda batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.