PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Permohonan PB - PSWA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 203 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan melalui Sistem OSS disertai dokumen
persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan permohonan PB - PSWA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Persetujuan Prinsip;
b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda
batas areal yang dimohon;
c. peta usulan areal kegiatan usaha dengan skala
paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh
lima ribu) dan salinan peta digital dengan format
shapefile ;
d. RPSWA yang ditandatangani oleh pemohon,
disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan;
e. desain fisik dan tata letak sarana dan prasarana yang
ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
yang merupakan bagian dari RPSWA; dan
f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB - PSWA atau
retribusi PB - PSWA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.
(3) Direktur Jenderal mendelegasikan pengesahan desain
fisik dan tata letak sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada Direktur.