PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat ( 5 ), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan atau kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan
menerbitkan:
a. pertimbangan teknis atas permohonan PB - PSWA;
atau
b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB - PSWA disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis permohonan PB - PSWA dari kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha;
b. data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau
tidak direkomendasikan;
c. pertimbangan ekologis;
d. pertimbangan pengembangan pariwisata alam di
kawasan;
e. pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat;
f. rencana pemberdayaan masyarakat;
g. rekening koran ; dan
h. kesimpulan.
(3) Rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g merupakan indikasi kemampuan finansial dan
komitmen dalam melakukan pengusahaan PB - PSWA
sesuai besaran modal yang disetor.
(4) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.