PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf c untuk PB - PJL Angin tahap pemanfaatan
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS .
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a. rencana kegiatan usaha;
b. peta usulan areal usaha yang dimohon dengan
ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu
berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan
data peta digital dengan format shapefile ;
c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi areal usaha yang dimohon;
d. hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi
dampak;
e. persetujuan dari masyarakat terdampak yang
dituangkan dalam berita acara persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan ( free, prior,
and informed consent ); dan
f. hasil rapat konsultasi dengan pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon
berada di TN atau TWA.