PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
(2) Jangka waktu setiap perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga)
bulan.
(3) Permohonan perpanjangan diajukan kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum
jangka waktu Simaksi sebagaimana dimaksud pada a yat
(1) dan ayat (2) berakhir.
(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus melampirkan persyaratan paling sedikit:
a. laporan hasil kegiatan Survei Pendahuluan Panas
Bumi sebelumnya;
b. proposal Survei Pendahuluan Panas Bumi
perpanjangan;
c. peta rencana areal kegiatan Survei Pendahuluan
Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:25.000
(satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai data
peta digital dengan format shapefile ;
d. surat penugasan atau keputusan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral, surat kuasa
pengusahaan Panas Bumi atau kontrak operasi
bersama; dan
e. surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan
Panas Bumi untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(5) Dalam hal Survei Pendahuluan Panas Bumi
menggunakan peralatan berupa pesawat tanpa
awak/ drone yang memerlukan izin khusus, permohonan
perpanjangan Simaksi melampirkan surat izin dari
instansi berwenang.