PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Periode atau jangka waktu laporan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b mengikuti
tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir
31 Desember;
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. data jumlah dan kegiatan pengunjung;
b. data realisasi penjualan paket atau kegiatan wisata;
c. data realisasi pembangunan sarana dan prasarana
serta fasilitas Wisata Alam termasuk jumlah dan nilai
investasi;
d. pemeliharaan aset negara atau barang milik negara
yang digunakan dalam hal menggunakan aset negara
atau barang milik negara;
e. data jumlah pegawai dan tenaga kerja yang terdiri
atas pegawai tetap dan tenaga lepas;
f. pengamanan kawasan dan pengelolaaan
keanekaragaman hayati;
g. kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk
pengelolaan limbah dan sampah;
h. pengelolaan lingkungan yang terdiri atas uraian
kegiatan, frekuensi, lokasi dan keterangan sesuai
dengan dokumen lingkungan yang disahkan;
i. pengembangan sumber daya manusia; dan
j. pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan, dengan
tembusan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesua i
kewenangan paling lambat tanggal 10 Januari tahun
berikutnya.
- 124 -
(4) Laporan tahunan pemegang PB - PSWA disusun sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.